Analisis Kebijakan Publik Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

“Saya melihat pemerintah kita terlalu sering menggunakan black box-based public policy (kebijakan publik kotak hitam). Artinya, banyak proses formulasi kebijakan publik, mulai dari alasannya, pelaksanaannya hingga pengukuran, dan pengendalian dampaknya tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat…”

Penulis: Lalu Hayan Ul Haq, Ph.D.*
*Koordinator Dewan Cendikia Majelis Adat Sasak & Akademisi FH Unram

Pada tanggal 8 Maret yang lalu, saya dan kawan pengajar dan peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) menyampaikan analisis public policy dalam penanganan  Covid-19 kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyampaikan beberapa isu penting terkait dengan strategi pemformulasian kebijakan publik dalam merespond dan menangani persebaran Covid-19 ini.

Lalu Hayyan Ul Haq, Ph.D. berikan orasi Ilmiah di hadapan peserta Silaturrahmi dan Dialog Akhir Tahun Majelis Adat Sasak (MAS) 2019

Ada beberapa isu krusial yang harus digarisbawahi oleh pemerintah dalam memformulasikan kebijakan publik yang terkait dengan penanganan Covid-19: (1) Constitutional reason; (2) transparancy; dan (3) global awareness.

Pertama, constitutional reason. Penjaminan kesehatan masyarakat ini adalah hak fundamental rakyat yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pengemban amanah publik seperti yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 (1) (H).

Berdasarkan landasan normatif di atas, pemerintah harus bekerja bukan berdasarkan apa yang dia inginkan, bukan pula berdasarkan opininya, juga bukan berdasarkan pertimbangan atau argumen yang cenderung defensif. Sekali lagi, mereka harus bekerja karena alasan konstitusional. Dengan demikian, hanya dengan cara inilah pemerintah dikatakan telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab konstitusionalnya. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk memenuhi hak-hak fundamental rakyat di bidang kesehatan sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 (1) (h).

Pengelaborasian constitutional reasons of the government sebagai kewajiban dan tanggung jawab konstitusional pemerintah harus mencakup: (a) rights to information,  kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat; (b) rights to fulfill, kewajiban untuk memenuhi sarana dan prasarana, APD (Alat Pengaman Diri), masker, klinik, rumah sakit, dll. serta fasilitas kesehatan lainnya guna menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat; (c) rights to protect, kewajiban pemerintah untuk menjamin agar masyarakat terlindungi dari ancaman terhadap kesehatannya. Hal ini bisa dalam bentuk pemberlakuan karantina dan penerapan social distancing yang lebih ketat dan tegas dengan tujuan untuk melindungi kehidupan bersama.

Oleh karena itu, pemberlakuan kebijakan apapun namanya, apakah itu karantina yang diperluas atau pembatasan sosial, tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jangan sampai pemberlakuan kebijakan publik tersebut justru merenggut hak-hak fundamental rakyat untuk mempertahankan kehidupannya dan keselamatannya sehingga menjadi paradoks public policy. Memformulasikan kebijakan publik yang terkait langsung dengan kesehatan dan keselamatan rakyat  ini harus didasarkan atas prinsip transpransi (keterbukaan fakta, data, informasi yang akurat dan benar, berdasarkan scientific reasons, public reason, dan rasionalitas publik atau common sense (akal sehat) yang dijabarkan melalui tiga pendekatan: (1) exchange (mencakup sharing information, data, strategy, policy, regulasi, dan experiences); (2) evidence-based public policy, dan (iii) empathy, (menginisiasi solidaritas publik dan collective awareness) yang menumbuhkan (menurturisasi) dan menjamin unity dan sustainability of collective life.

Kedua, transparansi. Sebagai konsekuensi dari kewajiban dan tanggung jawab konstitusional, pemerintah harus merumuskan dan memberlakukan kebijakan publik ini secara transparan.

Transparasi ini sangat penting untuk melahirkan public trust (kepercayaan publik) dan dengan demikian dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 yang dilihat sebagai ancaman kolektif.

Pada awal Februari 2020, beberapa negara, termasuk Indonesia, masih merahasiakan the real situation (keadaan sesungguhnya) tentang persebaran Covid-19 ini. Lalu, dalam forum public health dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), saya katakan bahwa Covid-19 ini sebagai konsekuensi globalisasi yang memungkinkan setiap individu berinterakasi, melalui media sosial maupun physical interaction (interaksi fisik) melalui kegiatan perdagangan, investasi, dan tourism. Covid-19 saat ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Mengingat bahwa wabah ini sudah menjadi pandemi, maka ia memiliki karakteristik global. Karaktersitik globalnya ini menyebabkan setiap negara tidak bisa melakukan pemblokiran ataupun merahasiakan informasi apapun yang terkait langsung dengan keselamatan manusia. Lebih jauh, penanganan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kolektif. Setiap negara harus transparan dan terbuka dalam merumuskan strategi dan kebijakan publik.

Saya melihat pemerintah kita terlalu sering menggunakan black box-based public policy (kebijakan publik kotak hitam). Artinya, banyak proses formulasi kebijakan publik, mulai dari alasannya, pelaksanaannya hingga pengukuran, dan pengendalian dampaknya tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga jika terjadi kecelakaan, yang mengetahui penyebab dan dampaknya hanya “pilot”-nya dan orang yang memeriksa black box pada postpactum kecelakaan saja. Kita baru mengetahui penyebabnya setelah dibongkar di laboratorium, ini naif. Akibatnya, masyarakat meraba-raba dalam ketakutan, kegagapan, dan kegalauan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana besar, masif, dan intensif seperti yang sekarang dialami Italia, Spanyol, dan USA.

Seharusnya, pemerintah merumuskan kebijakan publik itu berdasarkan bukti, fakta, dan data yang akurat. Jangan terulang lagi kasus seperti pasien Cianjur yang penyebab kematiannya dirahasiakan. Ini sesungguhnya skandal besar dalam pengembanan amanah publik. Jadi, evidence-based public policy atau kebijakan yang berbasis pada evidence (bukti) ini adalah tuntutan konstitusional. Kita ambil contoh, ada gap besar antara angka yang diumumkan pemerintah dengan berbagai prediksi para ahli tentang jumlah yang terinfeksi Covid-19. Bagaimana kita bisa tenang dengan angka-angka yang diumumkan pemerintah ini jika  cara atau metode mendapatkan angkanya sangat meragukan, “ngeeerriii” sekali ini. Tidak heran kalau banyak peneliti asing menyangsikan angka-angka resmi yang diumumkan pemerintah. Hal ini dianggap semu dan penuh kepura-puraan, sangat naif memang.

Padahal sudah dicontohkan oleh Korea Selatan dan Jerman. Mereka melakukan pengendalian dan mencegah tingginya angka kematian melalui perluasan testing (pengujian). Kemarin, CNN dan Euronews memberitakan bahwa Kanselir German memerintahkan untuk menggandakan test terhadap warganya, dari 100.000 perhari menjadi 200.000 perhari. Di Indonesia semua angka yang diumukan ini bersandar pada metode tracing contact. Oleh karena itu, perluasan jumlah yang dites ini penting untuk mencegah kulminasi persebaran itu pada bulan Juli ke depan. Untuk melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengambilan database itu diperlukan kesadaran publik global.

Ketiga, global public awareness. Sebagai konsekuensi dari constitutional demand di atas, maka pemerintah berkewajiban mengintegrasikan kesadaran kolektif semua komponen untuk bekerjasama dalam mengkoherensikan informasi, data, dan fakta secara transparan. Sekali lagi, because of constitutional reason (karena alasan konstitusional). Pengkoherensian kebijakan publik ini harus terbadankan dalam strategi regulasi, respon, sikap, dan tindakan semua komponen, baik pemerintah, korporasi maupun masyarakat dan individu, baik dalam tataran global, regional, nasional, hingga lokal, bahkan hingga tingkat keluarga di level rumah tangga.

Salah satu gagasan yang bisa ditawarkan  adalah kita harus melihat masalah ini dari pendekatan berpikir systems. Cara pandang ini melihat semua komponen berkontribusi terhadap output atau emergent saat ini. There is no enemy out there (tidak ada musuh di luar sana), tidak ada yang dapat disalahkan. Semuanya adalah akibat atau emergent yang merupakan konsekuensi dari kualitas interaksi dan interelasi kita. Oleh karena itu, kita perlu merancang atau mendesain appropriate model (model yang tepat) yaitu strategic and coherent interaction (pada level policy, regulasi, strategi, respond, sikap, dan tindakan) yang dapat menghambat dan menghentikan persebaran Covid-19 ini.

Saya prihatin sekali, melihat kekacauan informasi pemerintah antara Luhut B. Panjaitan, Fajrul Rahman, dan Mensesneg tentang kebijakan mudik, ini sangat naif. Saya sedih melihat kebingungan pemerintah dalam menetapkan public policy, tidak ada visi dan skenario atau gambaran lengkap tentang landscape for securing citizen’s life sebagai desain penyelamatan warga dari ancaman kolektif.

Bagikan ke Media Sosial anda:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *