MAS HADIRI WORKSHOP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengadakan workshop berjudul “Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Warisan Budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia” di Hotel Best Western Senayan, 10-12 Desember 2019. Direktur yang menaungi kegiatan ini menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 85 peserta dari perwakilan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, utusan badan pelestarian nilai dan budaya se-Indonesia, dan beberapa asosiasi dan komunitas yang bekerja di bidang kebudayaan. Sebagai salah satu penerima undangan, Majelis Adat Sasak (MAS) mengutus 2 orang perwakilan, yaitu Wakil Sekjen, Dr. Lalu Ari Irawan, dan Lalu Suherman, S.H., M.H., personil Departmen Advokasi dan Bantuan Hukum BP MAS.

Penyampaian materi tentang Kekayaan Intelektual oleh pakar dari UI, UNDIP, dan UNS

Setelah sesi pembukaan, Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid memberikan arahan beberapa substansi persoalan yang harus dibicarakan selama kegiatan workshop sekaligus menyampaikan road map pembangunan kebudayaan sejak terbitnya Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal paling mendasar adalah penyamaan nomenklatur antara kementerian terkait dalam mengatur tentang kekayaan intelektual (KI) komunal. Hal ini juga akan berpengaruh pada tata kelola hasil pemanfaatan warisan budaya atau juga biasa disebut sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) dalam nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, imbuhnya.

MAS menyampaikan rekomendasi strategi pembangunan kebudayaan

Hari pertama workshop diisi dengan penyampaian materi oleh akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Negeri Sebelas Maret Solo. Pada hari kedua, materi disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Solo dan BKSP Jawa Tengah. Selanjutnya setiap peserta menyampaikan usulan tertulis terkait 5 strategi pembangunan kebudayaan. Utusan MAS menyampaikan beberapa usulan, di antaranya agar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meratifikasi UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan bersama membangun kebudayaan, dibentuknya kelompok kerja pelindungan obyek pemajuan kebudayaan (OPK) antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah, pengelolaan revenue (keuntungan) hasil pemanfaatan melalui mekanisme dana abadi kebudayaan dan lembaga pengelola adalah pemerintah provinsi bekerja sama dengan representasi lembaga adat yang diatur oleh peraturan daerah atau peraturan gubernur, pelibatan seluruh lembaga terkait di lingkungan pemerintah dan nonpemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan OPK yang mekanismenya diatur dalam rezim perundang-undangan dan peraturan menteri dan dirjen kebudayaan. Hal tersebut juga diyakini akan mendorong komunikasi yang sehat antarlembaga sehingga implementasi strategi pembangunan kebudayaan menjadi terintegrasi, komprehensif, dan lebih cepat dapat diwujudkan.

Pertunjukan tari di sesi pembukaan workshop
Bagikan ke Media Sosial anda:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *